LUWUK, RADAR SULAWESI — Jabatan Bupati dan Wabup Banggai, Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili berakhir tahun 2026. Dan DPC Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Banggai punya kajian hukum soal itu.
Ketua SOKSI Banggai H. Syamsulridjal Poma, didampingi Bidang Hukum SOKSI Banggai DR. Moh. Ilyas Makmur, Rabu 7 Agustus 2024 mengatakan, putusan MK Bupati dan Wabup Kepahiang bisa menjadi Yurisprudensi Kemendagri.
Dimana MK RI dalam keputusan bernomor Nomor 27/PUU-XXII/2024 itu memutuskan jabatan Bupati Kepahiang, Hidayattulah Sjahid dan Wabup Kepahiang Zurdi Nata tetap 5 tahun.
“Putusan MK itu memutuskan sekaligus menguatkan UU nomor 23 tahun 2014 yang menyatakan jabatan kepala daerah selama 5 tahun. Karena itu hak konstitusional,” kata Moh. Ilyas.
Lagi pula tambah dia, realisasi program pembangunan tidak ideal jika hanya 3 tahun, melainkan 5 tahun.
“Apalagi kemarin ada Covid, dimana dana pembangunan di refocusing,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan, putusan MK terkait gugatan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu itu, bisa menjadi Yurisprudensi bagi Kemendagri untuk kemudian menetapkan masa jabatan kepala daerah berakhir 2026.
Dengan begitu Amirudin Tamoreka dan Furqanuddin Masulili masa jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banggai akan berakhir 8 Juni 2026.
“AT FM dilantik 8 Juni 2021, sehingga berakhir 8 Juni 2026,” ucap kedua petinggi SOKSI Banggai itu.
Sejatinya lanjut Syamsulridjal Poma dan Moh. Ilyas, Presiden tidak pernah dikurangi masa baktinya. Dan harusnya kepala daerah pun demikian. Karena kedua jabatan itu sama-sama dipilih oleh rakyat. ***
Komentar