SALAKAN, RADARSULAWESI – Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Bupati Rusli Moidady agar memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Permintaan alat kelengkapan dewan (AKD) gabungan Partai Golkar, PBB dan Perindo ini disampaikan Irwanto IT Bua saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Bangkep, Senin 14 Juli 2025.
Irwanto mengatakan, jaminan kesejahteraan efektif meningkatkan kinerja dan dedikasi ASN dalam melayani masyarakat.
“Fraksi Golkar Bintang Persatuan bupati segera mengalokasikan anggaran memadai untuk tunjangan penghasilan ASN,” tekan sekretaris DPD II Golkar Bangkep ini.
Tak hanya persoalan kesejahteraan, Fraksi Golkar Bintang Persatuan juga menilai perlu adanya dorongan Pemda terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan atau pengembangan berkelanjutan.
Langkah itu penting mengingat suksesnya restrukturisasi perangkat daerah sangat bergantung pada profesionalisme ASN.
“Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Aliansi tiga partai ini tak lupa menyampaikan pandangannya untuk Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Hasil Pembahasan dan Penelitian atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Apalagi Laporan Pansus atas rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agenda utama rapat paripurna hari ini.
Golkar Bintang Persatuan mengapresiasi upaya bersama yang ditunjukan eksekutif dan legislatif dalam restrukturisasi perangkat daerah. Mereka meyakini langkah ini bisa menghasilkan efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik yang lebih baik.
“Kami mengingatkan bupati untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Perda ini. Hal ini sangat penting untuk memastikan implementasi Perda berjalan efektif dan tepat waktu,” pungkasnya.***
Komentar