LUWUK, RADAR SULAWESI – Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banggai 2025-2045 mendapatkan saran dan kritikan pada rapat kerja DPRD Banggai yang berlangsung Senin 19 Februari 2024.
RPJPD Banggai sebagai ‘kitab suci’ pembangunan di kabupaten bermotto ‘Momposaangu Tanga Mombulakon Tano’ memang cukup menarik untuk diulik. Sebab, arah pembangunan ke depan ditentukan oleh perencanaan sejak dari sekarang.
Agenda rapat kerja yang dipandu Ketua DPRD Banggai, Suprapto, didampingi Wakil Ketua I, Batia Sisilia Hadjar, Wakil Ketua II, Samsulbahri Mang serta sejumlah wakil rakyat itu cukup dinamis.
Sebagian besar para wakil rakyat yang hadir pada rapat itu memberikan saran, pendapat bahkan kritikan. Hal itu mereka lakukan, demi penyempurnaan dokumen RPJPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah atau perda.
Naim Saleh misalnya. Wakil rakyat asal Partai Gerindra ini menegaskan dua hal penting. Penegasan Naim Saleh, wakil rakyat yang telah menjalani dua periode keanggotaan dan diyakini terpilih kembali pada Pemilu 2024 ini setelah mendengarkan pemaparan resume Ranwal RPJPD yang diuraikan Kepala Bappeda & Litbang Banggai, Ramli Tongko.
Naim Saleh menyebut bahwa hampir 70 persen penduduk Kabupaten Banggai berprofesi sebagai petani/pekebun. Dari persentase yang cukup besar itu nilai Naim, cara pengelolaan pertanian seolah tanpa perubahan dari tahun ke tahun.
“Cara bertani tidak mengalami kemajuan. Sepuluh tahun yang lalu, kita swasembada pangan, sekarang justru jauh,” sorot Naim Saleh.
Menurutnya, tak ada artinya penyusunan rencana jangka panjang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sementara dalam kurun waktu lima tahun belakangan tidak menunjukkan progres menggembirakan.
Sebagai daerah yang penduduknya terbesar mengandalkan pertanian atau perkebunan tutur Naim, maka tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mendorong pengelolaannya dengan memanfaatkan teknologi.
Pemerintah daerah sebut dia, membuat kajian benih hingga pengelolaannya. Balai pertanian betul-betul berfungsi dengan baik. Dengan begitu, petani tidak dibiarkan begitu saja.
“Tujuh puluh persen pertanian, sudah harus dikembangkan dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana menerapkan teknologi, karena hari ini mundur sekali. Apa artinya disusun rancangan 20 tahun ke depan, selama kurun waktu 5 tahun belakangan tidak menunjukkan hal baik. Bahkan menunjukkan kemunduran,” ungkapnya.
Naim Saleh mengkhawatirkan ketika sumber daya alam andalan Kabupaten Banggai semisal migas habis. Dengan membiarkan cara bertani tak berubah, maka kondisi pendapatan masyarakat akan semakin parah.
“Jangan-jangan sumber daya alam kita habis, jadi parah. Terus solusinya apa setelah sumber daya alam gas kita habis. Tolong ini dipikirkan dengan baik,” tegas Naim Saleh.
Ketua DPRD Banggai, Suprapto yang memimpin rapat kerja itu menegaskan bahwa saran dan masukan para wakil rakyat tersebut dimasukkan dalam dokumen RPJPD demi penyempurnaan. ***
Komentar