MORUT RADAR SULAWESI.Id — Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali Utara periode 2019–2024, Hj. Megawati Ambo Asa, S.IP., M.H., yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, akhirnya angkat bicara terkait tudingan dugaan korupsi dana bantuan COVID-19 tahun 2020 yang dilaporkan oleh sejumlah LSM beberapa waktu lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di ruang kerjanya, Kantor DPRD Morowali Utara, Selasa (24/6/2025), Megawati dengan tegas membantah semua tudingan tersebut.
“Saya menyatakan dengan tegas, tuduhan itu tidak benar dan sangat merugikan nama baik saya secara pribadi maupun institusi DPRD,” ujarnya kepada sejumlah awak media yang hadir.
Megawati menjelaskan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Menurutnya, DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dan tidak terlibat langsung dalam teknis pengadaan maupun distribusi bantuan.
“Yang pasti semua tentang pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 tahun 2020 yang ditunjuk oleh Dinas Sosial—termasuk pihak seperti Kios Megaria yang telah berbadan hukum sebagai pengelola—sudah melalui mekanisme aturan yang berlaku dan sebelumnya sudah melalui proses pemeriksaan oleh APH,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya bersikap terbuka dan siap memberikan klarifikasi jika diminta oleh aparat penegak hukum.
“Saya tidak pernah menghalangi proses penyelidikan. Silakan aparat penegak hukum bekerja. Yang penting, semuanya harus berdasarkan fakta, bukan opini atau dugaan tanpa dasar,” tambahnya.
Meski pernyataan bantahan telah disampaikan langsung oleh Megawati, sejumlah LSM tetap mendesak agar proses penyelidikan berjalan secara transparan dan menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, khususnya di masa pandemi, adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Kini, publik menantikan hasil penyelidikan dari aparat penegak hukum guna mengungkap kebenaran di balik tudingan tersebut. Kejelasan kasus ini dianggap penting untuk menjaga integritas lembaga legislatif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. Team
Komentar