LUWUK, RADAR SULAWESI – Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berupaya melindungi konsumen dari produk non-halal dengan mendorong pelaku usaha mikro untuk mengurus sertifikasi label halal.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili saat membuka kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Label Halal bagi Pelaku Usaha Mikro Angkatan I, Rabu 11 Juni 2025, di Hotel Santika, Luwuk Selatan.
Wakil Bupati mengatakan, para pelaku usaha perlu diberikan pemahaman komprehensif mengenai kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal.
“Penting bagi pelaku usaha UMKM memiliki sertifikasi halal bagi setiap produk yang dihasilkan karena ini bagian dari tolok ukur legalitas dan kepercayaan dari konsumen,” ujar Wabup Furqanuddin.
Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Label Halal menurut Wabup Furqanuddin, sangat strategis dan relevan dalam mendorong daya saing serta keberlangsungan usaha mikro, khususnya dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif dan selektif terhadap produk halal dan bergizi.
“Sosialisasi ini membantu pelaku usaha mengetahui prosedur, persyaratan, dan manfaat sertifikasi halal sehingga mereka dapat mematuhi regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai Fauziah mengatakan, sertifikasi halal berguna meningkatkan kepercayaan konsumen, pangsa pasar, dan daya saing bisnis.
“Dengan adanya sertifikasi halal menunjukkan bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat, memastikan bahwa bahan-bahan sesuai dengan standar kehalalan yang sudah ditetapkan,” ujar Fauziah.
Sosialisasi yang digelar selama tiga hari tersebut diikuti sebanyak 50 pelaku usaha mikro yang terbagi dalam dua angkatan.
Adapun narasumber kegiatan tersebut yakni Drs H. Ahmad Sukandar dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat dan Dr. Hj. Lilik Hamidah dari Halal Center UIN Sunan Ampel Surabaya. ***
Komentar