MORUT, RADAR SULAWESI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 10 April 2025, sebagai tindak lanjut atas tuntutan masyarakat nelayan Desa Tokonanaka yang meminta kompensasi dari perusahaan pemilik jetty yang beroperasi di sekitar Teluk Tomori.
RDP ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 26 Maret 2025, di mana DPRD Morut telah mengundang 13 perusahaan pemilik jetty, namun kali ini hanya delapan perusahaan yang hadir.
Kelompok nelayan dari Pulau Indah Tokonanaka kembali menyuarakan tuntutan agar perusahaan memberikan kompensasi sebesar Rp1 juta per bulan untuk setiap kepala keluarga yang terdampak aktivitas perusahaan di wilayah perairan mereka.
Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, yang memimpin jalannya RDP, menegaskan bahwa pihaknya bertindak sebagai mediator dan berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kami dari DPRD memfasilitasi dialog antara kelompok nelayan dan perusahaan. Dari 13 perusahaan pemilik jetty, baru delapan yang hadir. Alhamdulillah, ada progres dari pertemuan ini, dan akan ditindaklanjuti pada rapat berikutnya tanggal 17 April,” ujar Warda.
Dalam pertemuan ini, DPRD Morut menetapkan batas waktu hingga 17 April 2025 kepada pihak perusahaan untuk memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat dan melakukan koordinasi internal dengan manajemen masing-masing. Pada pertemuan lanjutan nanti, semua perusahaan diwajibkan hadir.
RDP ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Morut H. Ambo Mai, serta anggota DPRD lainnya seperti Holiliana Tumimomor, Arief Ibrahim, Arman Purnama Marunduh, Usman Ukkas, dan Ahlidin Hadade. Selain itu, hadir pula Kapolsek Petasia, perwakilan Syahbandar Kolonodale, pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Pemerintah Desa Tokonanaka dan Tanauge, tokoh pemerhati lingkungan, serta masyarakat terdampak.
Suasana rapat sempat memanas saat terjadi adu argumen antara tokoh masyarakat Tokonanaka dengan Kepala Desa Tanauge, namun situasi berhasil dikendalikan.
DPRD berharap pertemuan lanjutan nanti dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan investasi perusahaan di wilayah tersebut. ***
Komentar