MORUT RADAR SULAWESI,id – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, bersama Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, kunjungan kerja (Kunker ) di Kabupaten Morowali Utara. Kedatangan kedua pemimpin itu, disambut langsung oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, di Kantor Bupati Morut pada Rabu (20/08/2025).
Agenda pertama kunjungan tersebut adalah Pertemuan Kerja antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Asosiasi Pengusaha Tambang (ASPETA). Pertemuan ini mengusung tema “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat melalui Program 9 Berani.”
Dalam sambutannya, Bupati Morowali Utara menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur ke wilayah Morut. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, daerah, dan para pelaku usaha tambang demi pembangunan yang berkelanjutan. “Optimalisasi pendapatan daerah dari sektor tambang harus diiringi dengan kebijakan yang tepat, investasi yang aman, serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh Program 9 Berani yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Ia berharap segala potensi sumber daya yang dimiliki Morowali Utara dapat dimanfaatkan secara bijak tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Anwar Hafid dalam arahannya menyampaikan pesan tegas kepada pengusaha tambang. Menurutnya, sektor pertambangan bukanlah sumber daya yang dapat bertahan selamanya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk mengelola tambang secara bertanggung jawab. “Sumber daya boleh diambil, tetapi harus ada kerja sama menjaga kelestarian alam. Bila terjadi kerusakan lingkungan, rakyatlah yang dirugikan, dan saya tidak segan menutup kegiatan tambang yang merusak,” tegasnya.
Selain soal pengelolaan lingkungan, Gubernur juga menyoroti kontribusi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha tambang. Selama ini, penerimaan pajak dinilai belum optimal. “Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan, melainkan saatnya mencari solusi bersama agar PAD dari sektor tambang benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” ungkapnya.
Gubernur juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan, khususnya yang berada di sekitar wilayah pertambangan. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang dalam memperbaiki serta menjaga infrastruktur jalan agar tidak semakin rusak. Menurutnya, tanggung jawab pembangunan tidak hanya terletak di tangan pemerintah, tetapi juga perlu dukungan nyata dari para pelaku usaha yang beroperasi di daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha, khususnya sektor pertambangan. Dengan pengelolaan yang baik, kontribusi yang optimal, serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan, pembangunan di Morowali Utara diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.
Komentar