SALAKAN, RADARSULAWESI – DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) akhirnya menindaklanjuti keluhan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI).
Senin 26 Mei 2025, DPRD mengundang Kementerian Agama (Kemenag) Bangkep untuk mempertanyakan nasib puluhan guru lintas agama yang tergabung dalam AGPAI.
Dimana para guru mengeluh belum menerima tambahan 50 persen Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2023 serta 100 persen untuk tahun 2024, ditambah THR.
Menanggapi hal itu, Kemenag pun menyampaikan beberapa hal kepada para wakil rakyat lintas Komisi I dan III yang juga terlibat saat pertama kali menerima kunjungan AGPAI belum lama ini.
Kemenag mengakui adanya alokasi anggaran tersebut. Namun peruntukannya hanya untuk guru agama sertifikasi yang mengajar di sekolah madrasah di bawah naungan Kemenag. Mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA.
Kebijakan itu bertolak belakang dengan kondisi AGPAI Bangkep lantaran dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Guru AGPAI Bangkep yang mengajar di sekolah madsarah belum sertifikasi. Adapun guru agama yang sudah sertifikasi mereka justru mengajar di sekolah umum, bukan madrasah,” jelas anggota DPRD Harianto Sadardi mengutip pernyataan pimpinan Kemenag Bangkep.
Sehingga kesimpulannya, Kemenag tak dapat memenuhi tuntutan para guru AGPAI. Meski demikian, DPRD berinisiatif akan mencari solusi terbaik demi menunjang kesejahteraan para guru agama.
“Kita sudah dengar bersama penjelasan Kemenag. Kami akan bicarakan lebih lanjut, jika bisa dibiayai oleh daerah mungkin di anggaran perubahan kedepan bisa disiasati,” pungkas Wakil Ketua I DPRD Rusdin Sinaling selaku pimpinan rapat kerja bersama Kemenag.***
Komentar