SALAKAN, RADARSULAWESI – Komisi II DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) setempat mulai membahas gambaran akses keluar masuk Pelabuhan Kontainer Salakan.
Topik tersebut sekaligus membawa angin segar bagi masyarakat tentang kepastian segera dimulainya pengerjaan pelabuhan bongkar muat kontainer pertama di Pulau Peling.
Kepada pimpinan dan anggota komisi II, perwakilan Dishub menyampaikan, Pagu anggaran pembangunan proyek tersebut mencapai Rp97 miliar dengan sistem kerja multiyears selama dua tahun, terhitung sejak 2025.
Dishub mengakui, efisiensi anggaran ikut berdampak pada anggaran pelabuhan.
“Untuk tahun pertama anggaran awalnya Rp47 miliar, lalu karena efisiensi turun ke angka Rp30 miliar, dan turun lagi Rp15 miliar. Sekarang tinggal menunggu DIPA dari Kementerian, nanti akan terlihat berapa kepastian anggaran yang akan dikucurkan,” jelas perwakilan Dishub dalam rapat kerja bersama komisi II, Selasa 27 Mei 2025 kemarin.
Lebih lanjut Dishub menjelaskan, Kementerian Perhubungan dan pihak ketiga telah menyepakati kontrak kerja dengan nilai anggaran Rp97 miliar untuk masa kerja dua tahun.
Dengan demikian, tidak masalah berapa besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk pembangunan tahap pertama tahun ini. Karena pasti sisa anggaran akan dihabiskan sesuai Pagu di tahun berikutnya.
“Jelasnya selama dua tahun ini pekerjaan harus tuntas, dan dana Rp97 miliar pun harus habis. Diperkirakan DIPA dari kementerian keluar Juni mendatang, ketika perubahan RAP selesai maka akan langsung dimulai pengerjaannya,” terang Dishub.
Yang menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah (Pemda) saat ini adalah, akses keluar masuk pelabuhan.
Menurut Dishub, hal ini harus dipikirkan bersama. Sebab, adalah hal mustahil jika nantinya kendaraan pemuat kontainer bergantung pada akses jalan pasar.
Persoalan itu direspon serius oleh para anggota komisi II peserta rapat, yakni Ketua Komisi II Irwanto I T Bua, Sekretaris Uturinus, Wakil Ketua Fauzan Muhammad, Sriyeni, Erik Lauw, Burhan Alelaga dan Muhammad Ikbal Laiti.
“Memang tidak bisa menggunakan jalan pasar. Jangankan kendaraan besar, selama ini lalulalang bentor saja sudah mengakibatkan macet di pasar, apalagi truk besar,” nilai Irwanto I T Bua.
Dishub pun menawarkan akses alternatif, yakni melanjutkan pembangunan jalur lingkar yang membentang sepanjang pesisir Kelurahan Salakan.
Alasannya, selain tidak mengganggu mobilisasi (jalan saat ini) dalam kota Salakan, biayanya pun relatif murah ketimbang harus melahirkan akses baru dalam kawasan Kota Salakan.
“Benar, memang kalau mau kembangkan jalan dalam kota konsekuensi anggarannya akan lebih besar, karena pasti pemerintah akan diperhadapkan dengan pembebasan lahan dan ganti rugi puluhan bangunan warga,” respon Irwanto.
Anggota Komisi II Burhan Alelaga juga bersuara. Dia menyarankan Dishub agar mensurvei kembali jalan lingkar yang ada saat ini.
Menurutnya, lebar jalan lingkar tak lagi sesuai ukuran awal karena sebagian telah dimanfaatkan bahkan diklaim oleh masyarakat.
“Coba kalian (Dishub) turun, itu lebar jalan sudah tidak seperti awal, sudah ada bangunan-bangunan warga,” ungkap Burhan.
Burhan khawatir, jika hal ini diabaikan akan menjadi persoalan dikemudian hari, tepatnya ketika pembangunan jalan lingkar kembali dilanjutkan.
Setelah melalui diskusi panjang, komisi II setuju untuk mendukung langkah Dishub sekaitan dengan pembangunan jalan lingkar serta sarana prasarana penunjang lainnya.
Irwanto mengingatkan Dishub agar aktif mengkoordinasikan hal-hal terkait Pelabuhan Salakan.
“Kita harus dorong, karena keberadaan pelabuhan sangat mempengaruhi perekonomian daerah, masyarakat akan bisa menikmati kesetaraan harga barang-barang kebutuhan,” pungkasnya.***
Komentar