LUWUK, RADAR SULAWESI – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Banggai menggelar Dialog Publik di pelataran Kampus Unismuh Luwuk Banggai, Senin 13 Maret 2023.
Dialog Publik ini dibuka oleh Rektor Unismuh Luwuk Banggai Dr Sutrisno K Djawa.
Kegiatan ini mengusung tema “Menguji Demokrasi Kesiapan Penyelenggara, Komitmen Peserta Pemilu, serta Jaminan Penegakan Hukum Pemilu 2024 untuk Banggai yang Sejahtera.”
Ketua Umum IMM Banggai, Muh. Rifaldi Sibay, menyampaikan terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk hadir dalam dialog publik tersebut.
Polres Banggai sebagai salah satu narasumber, mengutus Kabag Ops AKP Laata untuk mewakili Kapolres Banggai AKBP Ade Nuramdani.
Sementara, Kajari Banggai Raden Bagus Wisnu Wicaksono sebagai salah satu narasumber tidak sempat hadir, karena saat bersamaan Kejari Banggai menerima kunjungan Kejati Sulteng.
Adapun audiens lain yang hadir, yakni Ketua DPC PKB Syafrudin Husain dan perwakilan Partai Demokrat. Turut hadir pula mahasiswa dan para dekan Unismuh Luwuk Banggai.
Rifaldi Sibay mengatakan tujuan diselenggarakannya dialog publik ini, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan penyelenggara Pemilu 2024 dan komitmen partai politik dalam mewujudkan Banggai Sejahtera.
Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai Dr. Sutrisno K Djawa, mengapresiasi tema yang diusung IMM dalam dialog publik tersebut.
Ia melihat dialog ini perlu dilaksanakan, terutama di tengah terpaan isu penundaan Pemilu. Ia berharap kepada pihak penyelenggara Pemilu 2024 saling bersinergi dan memiliki komitmen kuat, agar masalah yang terjadi di Pemilu 2019 tidak terulang.
“Menjelang 2024, mendekati Pemilu, dibutuhkan sinergitas kita semua untuk menyukseskan Pemilu,” katanya.
Rektor Unismuh Luwuk Banggai berharap tahapan-tahapan Pemilu 2024, selalu mengacu pada aturan dan regulasi, sehingga bisa berjalan lancar dan sukses.
Salah satu materi yang disampaikan yakni Kesiapan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Materi ini disampaikan langsung oleh Ketua KPU Banggai Makmur Manesa.
Makmur Manesa menjelaskan 11 tahapan dan jadwal pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Ia juga menjelaskan beberapa kriteria Pemilu, yang bisa menjadi acuan bahwa kontestasi politik tersebut berjalan dengan demokratis.
Sementara itu, perwakilan Bawaslu Banggai, Ridwan membawakan materi tentang kesiapan dan ketegasan Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran pemilu terhadap peserta Pemilu.
Perwakilan Polres Banggai, Kabag Ops Polres Banggai AKP Laata, membawakan materi tentang jaminan Kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan dan menindak tegas pelanggaran Pemilu.
Kabag Ops Polres Banggai, AKP Laata, menjelaskan, Polri hingga Polres telah menjalin kerja sama dengan KPU dan Bawaslu. Sebelum tahapan Pemilu telah menjalin MoU terkait penyelenggaran Pemilu mendatang.
“Kami dari kepolisian sudah siap,” katanya.
Laata pun menjelaskan tentang penegakan hukum yang berbeda antara tindak pidana biasa dan tindak pidana pemilu.
Tindak pidana pemilu waktunya tidak lama, tetapi dibatasi oleh waktu. Olehnya laporan tindak pidana Pemilu harus segera dilaporkan agar tidak kadaluarsa. Ia memberi contoh, penanganannya hanya 14 hari, penuntutan 5 hari, dan putusan 1×24 jam.
“Jadi perkaranya singkat. Kalau ada pelanggaran Pemilu segara dilaporkan, kemudian laporan itu dianalisis oleh tim yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu,” terangnya.
Ia pun menjelaskan tentang tahapan pengamanan kampanye Pemilu 2024.
Untuk tahun 2023 ini Polres Banggai mendapatkan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar dari Mabes Polri. Anggaran itu digunakan untuk persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu.
“Kami siap menghadapi pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang,” tegasnya. ***
Komentar