MORUT, RADAR SULAWESI – Bupati Morowali Utara dalam pertemuan bersama seluruh Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) atau Dinas/Badan, memberi support dimana setiap rencana kerja harus memiliki target kinerja yang terukur, tercatat resmi sehingga setiap saat bisa dievaluasi pencapaiannya.
“Jika kita ingin mencapai keberhasilan di OPD masing-masing, maka harus ada rencana aksi (action plan) yang jelas dan terukur, tidak bisa asal jadi,” tegas Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi.
Penegasan itu disampaikan Bupati Delis dalam rapat khusus peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Senin 18 Maret 2024.
Selain bupati, rapat tersebut dihadiri pula Wabup H. Djira K, Sekda Musda Guntur, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemda Morut.
Pada kesempatan tersebut, bupati memberi contoh beberapa dinas/badan sebenarnya sudah bekerja dengan baik, tapi tidak bisa dinilai karena tidak tercatat dalam rencana aksi sesuai pedoman yang digariskan pemerintah pusat.
“Sebagai contoh, realisasi investasi kita selalu di atas 200 persen. Masalahnya, apakah itu direncanakan atau tidak? Tercatat atau tidak? Jangan sampai itu bukan hasil kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi hanya peran atau kontribusi pihak swasta,” ujarnya memberi contoh.
Agar setiap program tercatat dengan baik, maka semua OPD diminta untuk merapikan semua program kerja, rencana aksi, dan inovasi, melalui sistem yang tersedia.
Bupati Delis juga minta agar OPD menyamakan persepsi sehingga semua program berjalan sesuai rencana, bukan terjadi dengan sendirinya.
“Sekarang ini Menpan Reformasi Birokrasi (RB) memantau langsung tata kelola pemerintahan di daerah. Karena itu setiap pimpinan OPD harus berinovasi dan kreatif, jangan apa adanya,” harap bupati. ***
Komentar