LUWUK, RADAR SULAWESI – Banggai menjadi peringkat dua tingkat kerawanan politik uang secara nasional telah menjadi fakta yang miris dan pukulan bagi daerah ini.
Bagaimana, tidak dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, Banggai menjadi urutan kedua Nasional setelah Kabupaten Jaya Wijaya Papua.
Terkait fakta itu, Aktif Sosial Kabupaten Banggai, Supriadi Lawani, mengatakan bahwa itu terjadi salah satunya karena kurangnya penegakan hukum pemilu di Kabupaten Banggai.
“Saya kira salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu baik pidana maupun administrasi” katanya.
Pria yang akrab disapa Budi ini juga mengatakan jika hal ini terus terjadi, maka kwalitas pemilu dan demokrasi di Kabupaten Banggai akan jatuh ke titik yang paling bawah.
“Jika ini terus terjadi dan hukum tidak dapat menjangkau pelaku pelanggaran, maka kwalitas pemilu dan demokrasi kita akan terjatuh ke titik yang paling bawah dan itu sangat memalukan,” terangnya.
Budi juga mengatakan bahwa jika memang ingin kwalitas pemilu ini baik, maka penegakan hukum harus betul-betul dilakukan secara serius dan konsisten sebagaimana perintah undang-undang.
“Saya kira penegakan hukum harus dilakukan secara serius dan konsisten, karena jika tidak maka semua infrastruktur hukum menjadi kesia-siaan yang boros,” ujarnya.
Diakhir keterangannya, Budi berharap semua pemangku kepentingan dalam penegakan hukum pemilu untuk tetap konsisten dan tidak bermain-main dengan hukum.
“Karena jika itu terjadi maka sama halnya kita berkontribusi atas mundurnya pemilu dan demokrasi,” tutupnya. ***
Komentar