LUWUK, RADAR SULAWESI – Dengan luasnya wilayah perairan yang mencakup enam kabupaten yakni Kabupaten Banggai, Tojo Una-una, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Morowali Utara, serta keberadaan empat pelabuhan internasional berstatus Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Khusus (TPKK), Kantor Imigrasi Banggai menghadapi tantangan signifikan dalam mengawasi perlintasan kapal yang padat.
Setiap kapal baik asing maupun Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia, diwajibkan untuk mengibarkan bendera Indonesia, tanda bahwa mereka telah melalui pemeriksaan keimigrasian dan dianggap layak memasuki wilayah Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Banggai, Octaveri, menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai otoritas perbatasan di daerah, termasuk TNI AL, Bea dan Cukai, KPLP, serta Bakamla Kabupaten Banggai, dalam mengawasi dan mengamankan wilayah maritim.
“Kerjasama, koordinasi, pertukaran data, serta pelibatan masyarakat setempat termasuk komunitas pesisir dan pemilik akomodasi sangat vital dalam upaya pengamanan wilayah laut kita,” ungkap Octaveri.
Dia menambahkan bahwa setiap kapal asing yang memasuki wilayah perairan harus dipantau secara ketat dan diawasi untuk menjamin keamanan dan ketertiban.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregara, menggambarkan dinamika wilayah maritim di Kantor Imigrasi Banggai sebagai sangat pesat, yang tidak hanya membuka peluang ekonomi tetapi juga memunculkan potensi ancaman kejahatan lintas batas non-tradisional.
“Perlu adanya peningkatan pengawasan keimigrasian dan keamanan untuk memastikan bahwa wilayah maritim kita terlindungi dari berbagai ancaman yang mungkin timbul,” kata Hermansyah.
Dengan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan koordinasi antarlembaga, diharapkan wilayah maritim Banggai dapat menjadi lebih aman dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi regional sekaligus menghindari potensi kejahatan yang dapat mengganggu keamanan nasional. ***
