PALU, RADAR SULAWESI – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai optimistis meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024.
Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Kanim Banggai dalam kegiatan Entry Meeting Desk Evaluasi ZI bersama Tim Penilai Internal (TP) Itjen Kemenkumham RI, yang dilaksanakan di Aula Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kamis 16 April 2024.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, Pejabat Tinggi Pratama, Tim Pokja Pembentukan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Sulteng, dan Kepala Unit Satuan Kerja (Satker) yang diusulkan meraih predikat WBK, termasuk Kanim Banggai.
Kepala Kantor Imigrasi Banggai, Octaveri, menyampaikan bahwa partisipasi dalam evaluasi ZI ini adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat integritas birokrasi.
“Kami siap untuk mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Octaveri.
Dia berharap melalui partisipasi dalam Evaluasi Zona Integritas, Kantor Imigrasi Banggai dapat menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.
“Kami berharap dapat meraih predikat yang membanggakan untuk Kantor Imigrasi Banggai, sebagai bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat,” harapnya.
Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar dalam kegiatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan ZI di lingkungan
Kanwil Kemenkumham Sulteng.
“Pembangunan ZI ini merupakan salah satu program prioritas Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Hermansyah.
Lebih lanjut, Hermansyah juga meminta kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng untuk mendukung penuh pembangunan ZI di wilayahnya masing-masing.
“Saya minta kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng untuk mendukung penuh pembangunan ZI ini. Mari kita jadikan Evaluasi ZI ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun budaya kerja yang berintegritas,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Nopalisa Egitulas Vembilan, selaku Pengendali Teknis TPI Itjen Kemenkumham RI, menjelaskan secara rinci segala aspek dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja dalam pengusulan WBK. Nopalisa juga menekankan pentingnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun ZI yang efektif. ***
