LUWUK, RADAR SULAWESI – Kasus yang melibatkan seorang Caleg DPRD Provinsi terpilih pada pemilu 14 Februari 2024 lalu dan seorang pejabat ASN yang menjabat sebagai Lurah di Batui. Terkait kepemilikan lahan di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, mencuat ke permukaan atas penahanan enam warga Batui oleh pihak kejaksaan. Mereka didakwa atas keterlibatannya dalam kasus pemalsuan dokumen terkait klaim lahan di wilayah tersebut.
Informasi yang dihimpun dari pihak berwenang, keenam tersangka, yakni DD, MA, SU, HL, SU alias I, dan SA, kini telah menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Luwuk Banggai selama dua pekan sebelum Idul Fitri 1445 Hijriah.
Salah satu yang menjadi perhatian publik dalam kasus ini adalah MA, yang merupakan Caleg terpilih DPRD Provinsi, Dapil IV (Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan), serta SA, seorang pejabat ASN yang menjabat sebagai Lurah di Kecamatan Batui. SA sendiri ditunjuk sebagai saksi atas perannya sebagai juru ukur tanah semasa menjabat sebagai aparat di Kelurahan Sisipan.
Informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa penahanan ini berakar dari dugaan pemalsuan dokumen terkait klaim lahan pada objek Hak Guna Usaha (HGU) di Kelurahan Sisipan.
Dalam kasus ini, para terdakwa mengklaim lahan bekas HGU PT. BSS ( Banggai Sentral Shrimp ) yang saat ini diakuisisi oleh PT. Matra Arona Banggai ( MAB ) sebagai milik mereka mendasari pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan di Kelurahan Sisipan.
Namun, SKPT tersebut kemudian dibatalkan oleh pemerintah kelurahan karena terbit di atas lahan HGU. Pembatalan ini mengakibatkan SKPT yang dianggap sebagai dasar kepemilikan lahan oleh para terdakwa menjadi tidak lagi berlaku.
Kasus ini menjadi semakin rumit ketika terungkap bahwa SKPT yang dimaksud belum terdaftar dalam buku tanah kelurahan dan faktanya tidak pernah juga dilakukan pengukuran di lapangan , selain itu SKPT tersebut diketik dengan menggunakan jasa rental pengetikan.
Sebelumnya, DD dan MA telah memenangkan lahan tersebut melalui putusan Pengadilan Negeri Luwuk. Namun, belakangan objek dalam putusan tersebut dianggap memiliki kesalahan terhadap objek yang dimaksud, menurut keterangan yang diberikan oleh pihak terkait.
Proses dakwaan para terdakwa di pengadilan merupakan tindak lanjut dari upaya hukum yang sebelumnya dilakukan oleh PT MAB dalam upaya mencari keadilan dan kepastian hukum terkait kepemilikan lahan. Mereka didakwa secara bersama-sama telah melakukan tindakan pemalsuan dengan membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah sebanyak 165 SKPT, dimana SKPT yang diduga palsu itu diterbitkan di atas HGU PT MAB.
Direktur PT MAB, Soetono, Kamis, 18 April 2024 saat dimintai keterangan ia menjelaskan bahwa masalah ini bermula dari kesalahan penafsiran hukum pasca-putusan pengadilan yang memenangkan H Djabar Dahari dengan luas lahan 3,4 hektare di atas lahan HGU dengan nomor sertifikat 04/HGU/BPN/B51/94.
Soetono menegaskan bahwa sertifikat HGU tersebut tidak pernah ada, dan menguraikan kronologis bagaimana PT MAB mengambil alih lokasi tambak PT Banggai Sentral Shrimp pada tahun 2011 setelah putusan pailit PT Banggai Sentral Shrimp oleh Pengadilan Niaga Surabaya.
Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai juga menyatakan bahwa sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 tidak terdaftar, bahkan pihak BPN Banggai menyatakan bahwamereka tidak pernah mengeluarkan sertifikat tersebut.
Selain itu, pemasangan papan klaim oleh tersangka DD yang menyatakan bahwa seluruh areal sertifikat HGU nomor 04/HGU/BPN/B51/94 menjadi milik masyarakat juga menjadi sorotan karena menyebabkan permasalahan di lokasi tambak antara masyarakat dengan PT MAB, yang mengakibatkan PT MAB tidak dapat beraktivitas di lapangan selama hampir dua tahun.
Dalam upaya memperjelas masalah ini, PT MAB mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polda Sulteng. Upaya ini diambil setelah beberapa kali upaya persuasif tidak berhasil.
Dalam keterangannya, Soetono juga membenarkan bahwa saat ini masih ada sebagian warga ( diluar para Terdakwa ) yang masih mencoba menggunakan SKPT yang diduga palsu tersebut dengan menggugat secara perdata PT. MAB di Pengadilan Negeri Luwuk .
Terkait hal ini , Soetono menegaskan bahwa pihak PT. MAB akan mengambil langkah hukum susulan dengan akan melakukan gugatan balik dan melaporkan penggunaan SKPT palsu secara pidana.
“Kami akan kembali menempuh jalur hukum hingga mendapatkan kepastian hukum dan keamanan dalam berinvestasi” Tegasnya. ***
