SALAKAN, RADARSULAWESI – Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) Nugrahaeni menanggapi fenomena pemutusan aliran listrik di kantornya oleh pihak PLN Sub ULP Salakan, Kamis 28 Maret 2024.
Nugrahaeni mengakui pihaknya telah menunggak tagihan listrik selama tiga bulan terakhir, yakni sejak Januari, Februari hingga Maret tahun 2024.
“Dikarenakan uang persediaan (UP) tahun anggaran (TA) 2024 belum berjalan sehingga belum terbayarkan,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Dia juga membantah tudingan terkait adanya temuan UP tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebab menurutnya hingga saat ini, BPK belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan tahun 2023 lalu.
“Bukan temuan UP, itu salah, belum ada LHP dari BPK yang mengatakan itu temuan,” masih kata Sekwan dalam pesan singkatnya.
Diketahui, pemutusan sambungan listrik di kantor DPRD Bangkep berdasarkan surat pelaksanaan pemutusan sementara sambungan listrik yang dikeluarkan pihak PLN setempat bernomor: 31940/IV-01/27032024-00001 tertanggal 27 Maret 2024.
Pemutusan sambungan akibat tunggakan senilai Rp29,9 juta dengan rincian: Januari Rp10.249.668, Februari Rp10.162.992, dan Maret sebesar Rp9.513.772.
Rincian tersebut sebagaimana terurai dalam surat perihal penyampaian tunggakan listrik gedung DPRD Bangkep bernomor: 0048/AGA.04.02/15030000/2024 tertanggal 27 Maret 2024.***
