SALAKAN, RADARSULAWESI – Sambungan listrik kantor DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) diputus PLN, Kamis 28 Maret 2024.
PLN Sub ULP Salakan terpaksa harus memutus sambungan listrik lantaran DPRD Bangkep tak kunjung membayar tunggakan yang mencapai Rp29,9 juta.
Besaran pembayaran itu merupakan akumulasi dari tagihan bulan. Dimana DPRD Bangkep telah menunggak selama tiga bulan terakhir, terhitung sejak Januari, Februari hingga Maret tahun ini.
Kondisi itu menyebabkan aktifitas sekretariat DPRD lumpuh total. Sejumlah staf terlihat hanya bisa duduk bermain handphone.
Lorong menuju ke ruangan-ruangan kantor gelap gulita. Begitu juga dengan kondisi dalam ruangan.
Sejumlah anggota legislatif (aleg) yang hadir terlihat geleng-geleng kepala. Bahkan diantaranya mencak-mencak.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan tentang adanya dugaan temuan uang persediaan (UP) tahun 2023 lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Konsekuensinya merambat hingga pada UP tahun ini sehingga mengganggu keuangan DPRD Bangkep.
Sayangnya, saat akan dikonfirmasi awak media, Sekretaris DPRD Bangkep Nugrahaeni sedang tidak berada di kantor karena adanya agenda perjalanan dinas luar daerah
Sementara itu, saat dihubungi melalui pesan via WhatsApp (WA) ke nomor yang biasa digunakannya, Nugrahaeni menyampaikan akan memberi tanggapan ketika dirinya sudah berada di kantor.
“wass… nnt bagus kita ketemu diktr,” pesan WA Sekwan.
Hingga berita ini ditayang, tidak ada pesan WA susulan dari Sekwan Bangkep.***
