JAKARTA, RADAR SULAWESI – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS menghadiri pertemuan pembahasan Inclave lahan masyarakat yang masuk dalam HGU PT SPN, di Desa Mayumba dan Gontara serta sengketa lahan yang masuk dalam HGU PT PN Desa Po’ona dan Lembobelala.
Kehadiran bupati delis ke bagian Biro Hukum Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, pada Selasa 06 Februari 2024, selain Bupati Morut, juga hadir dalam pertemuan tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Krispen Hebret Masu, S.STP., M.Si, anggota DPRD Morut Djon Felix Pehopu, Camat Mori Utara Wan Adrian Mamotiwa, Camat Mori Atas Akron Tampake, Kades Mayumba Yuyun Konduwes dan Kades Gontara Viktor Ranuntu, Kepala Desa Po,ona dan Lembobelala.
Bupati Delis dalam kesempatan tersebut menyampaikan terimakasih kepada pihak Kementerian Pertanian yang telah menerima serta menghargai saran yang diberikan.
“Karena ini menyangkut aset negara tentu saja kita harus berhati-hati dalam mengambil langka dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dan ini akan melalui proses yang panjang mulai dari Kementan hingga ke Kementrian BUMN, tentunya dengan persoalan yang sama,” kata Delis.
Selain itu keluhan masyarakat Po’ona dan Lembobelala yang sempat ikut dibicarakan, Asisten 1 Krispen Masu menjelaskan sesuai saran yang diberikan pihak Kementerian Pertanian akan ditindaklanjuti dalam pertemuan Panitia B sesuai kesepakatan pertemuan, Jumat 3 Februari 2024, di Kantor Bupati Morut.
“Panitia B itu nanti akan melibatkan banyak pihak sehingga saran kementerian ini menjadi masukan bagi kami, karena pemerintah daerah juga terlibat di dalamnya,” jelas Krispen.
Diketahui persoalan sengketa lahan yang masuk dalam HGU perusahaan PT PN dan PT SPN, sudah beberapa kali difasilitasi pihak pemerintah daerah Morut dan masalahnya sama, olehnya itu pihak pemerintah daerah terus berupaya mengawal penyelesaiannya hingga tuntas. ***
