banner 728x250

Musrenbang RKPD Tahun 2025, Ihsan Basir Harap Usulan Pemerintah Kecamatan dan Desa Sentuh Kebutuhan Prioritas Masyarakat

  • Bagikan
Pj Bupati Bangkep Ihsan Basir mengharapkan arah kebijakan anggaran pemerintah kecamatan dan desa sentuh kebutuhan prioritas masyarakat.
banner 468x60

SALAKAN, RADARSULAWESI – Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir mengarapkan pemerintah kecamatan dan desa di wilayah kerjanya selektif dalam memilih dan menentukan usulan prioritas untuk dimasukan dalam dokumen Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Ihsan Basir ketika akan membuka kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Liang dan Peling Tengah Tahun 2024 di Desa Alakasing, Kamis 1 Februari 2024.

Dalam sambutannya, Ihsan Basir menyampaikan bahwa tema rancangan awal prioritas pembangunan Kabupaten Bangkep tahun 2025 mendatang adalah, ‘mengoptimalkan pelayanan publik, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang mendukung daya saing daerah’.

Terkait itu, pemerintah daerah (Pemda) Bangkep telah menentukan ada empat prioritas pembangunan, yakni meliputi:

  1. Percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem,
  2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan,
  3. Peningkatan kualitas dan layanan kesehatan,
  4. Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan dasar.

“Untuk mencapai target indikator keempat rancangan prioritas di atas, maka Bappeda dan Litbang menerapkan perencanaan berbasis tematik kemiskinan, stunting dan pariwisata melalui perencanaan pembangunan tahun 2025,” ungkap Ihsan Basir.

Maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa agar benar-benar menyerap usulan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sebab, adalah mustahil dapat menuntaskan empat indikator prioritas pembangunan dalam waktu beberapa tahun saja jika mengabaikan kebutuhan mendasar sebagaimana diinginkan masyarakat.

Apalagi mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat.

Menurunya kemampuan fiskal daerah ditambah kebijakan Dana Alokasi Umum Spesifik Grand (DAU SG) dimana pemerintah pusat telah mengarahkan penggunaan dana tersebut tanpa bisa dialihkan pun memaksa Pemda harus berpikir keras dalam merumuskan kebijakan anggaran agar tepat sasaran.

“Olehnya saya harap kegiatan Musrenbang ini menjadi wadah kita menerima atau melihat apa yang sejatinya menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” harap Ihsan.

Meski demikian, Ihsan Basir optimis apa yang menjadi cita-cita dan harapan bersama bisa terwujud dengan kerja keras serta kerjasama seluruh pihak, terutama DPRD.***

banner 325x300
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *