SALAKAN – Kapolres Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) AKBP Jimmy Marthin Simanjuntak, S.I.K memberi perhatian lebih terhadap sejumlah sekolah yang kondisi bangunannya rusak.
Perhatian itu dibuktikan dengan peran aktif Polres Bangkep melalui Polsek jajaran mengunjungi sekolah-sekolah dimaksud.
Diantaranya, SDN Ponding-Ponding, Desa Ponding-Ponding, Kecamatan Tinangkung Utara, SD Inpres Kinandal, Desa Kinandal, Liang, dan SDN Sampekonan, Desa Labibi Dusun Sampekonan, Peling Tengah.
Selain berkoordinasi dengan pihak sekolah, anggota Polres juga mendata serta memastikan langsung berbagai kekurangan atau kebutuhan sekolah, seperti mobiler hingga fisik bangunan.
Kapolres Jimmy mengaku sangat prihatin ketika mengetahui kenyataan di lapangan. Menurutnya, anak-anak didik harus merasakan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan efektivitas belajar mengajar.
Oleh karena itu, pemerintah daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola anggaran besar harus mengalokasikan kebutuhan sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Peling.
“Kami tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu saya sudah perintahkan Reskrim agar merespon cepat setiap persoalan, terutama yang viral di daerah,” kata Jimmy.
Terpisah, Kepala Disdikbud Bangkep Ikhsan Nursin menyampaikan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk merehabilitasi sejumlah sekolah melalui kebijakan Earmarking tahun 2023.
“SDN Ponding-Ponding, SDN Sampekonan, SDN Kinandal untuk tahun 2023 baru dialokasikan anggarannya,” ungkap Ikhsan, Jumat 6 Oktober 2023.
Dikatakannya, khusus SDN Sampekonan dan SDN Kinandal pengerjaannya akan dimulai dalam waktu dekat.
Sedangkan untuk SDN Ponding-Ponding baru dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2023.
Meski begitu, menurut Iksan, perbaikan sarana prasarana atau fasilitas sekolah lainnya belum bisa dipenuhi secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Disdikbud telah mengusulkan program rehabilitasi dalam skop lebih besar melalui APBD 2024.
“Seperti gedung perpustakaan, WC, laboratorium hingga rumah kepala sekolah dan rumah guru. Kami Pihak Dikbud mengusulkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU),” pungkasnya.***
