LUWUK, RADAR SULAWESI – Inflasi di Kabupaten Banggai pada bulan Agustus 2023 sebesar 0,36 persen. Inflasi Banggai pada Agustus ini dipicu oleh perubahan harga beberapa komoditas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Agustus 2023 antara lain: nasi dengan lauk (0,17 persen); angkutan udara (0,09 persen); bahan bakar rumah tangga (0,07 persen); cabai rawit (0,05 persen); cabai merah (0,05 persen).
Selanjutnya kontrak rumah (0,03 persen); ikan bakar (0,02 persen); rokok putih (0,02 persen); sabun detergen bubuk/ cair (0,02 persen) dan rokok kretek filter (0,02 persen).
Sementara itu, beberapa komoditas yang memiliki andil negatif terhadap inflasi Agustus 2023 antara lain: beras (0,07 persen); daging ayam ras (0,03 persen); jeruk nipis/ limau (0,03 persen);
minyak goreng (0,03 persen); terong (0,02 persen); bawang merah (0,02 persen).
Selanjutnya air kemasan (0,02 persen); ikan katamba (0,02 persen); telur ayam ras (0,01 persen); dan minuman ringan (0,01 persen).
Inflasi YoY (Agustus 2023 terhadap Agustus 2022) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi (14,01 persen) diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau (5,54 persen); kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (4,79 persen); kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran (4,35 persen).
Selanjutnya kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (3,52 persen); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (2,89 persen); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,09 persen); kelompok pendidikan (0,36 persen).
Sementara penurunan indeks terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki (3,58 persen) diikuti kelompok kesehatan (1,09 persen); serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,27 persen).
Inflasi yang terjadi di Kabupaten Banggai pada Agustus 2023 merupakan hasil dari dinamika harga komoditas yang beragam di berbagai sektor ekonomi.
Pemerintah daerah perlu terus memonitor perkembangan harga komoditas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. ***
