SALAKAN, RADARSULAWESI – Gong politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) 2024 sudah ditabuh. Pertanda ajang perebutan kursi pimpinan daerah dimulai.
Tercatat, ada empat pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang telah berjibaku di dalamnya.
Dimana keseluruhan calon merupakan usungan empat gerbong koalisi partai politik (Parpol). Artinya, Pilkada di Bangkep tahun ini tanpa adanya poros dari jalur independen.
Berikut nama-nama pasangan calon bupati dan wakil bupati yang siap berlaga di Pilkada Bangkep tahun ini beserta koalisi partai pengusung serta jumlah kursi;
1. H. Fatiyah Suryani Mile (bakal calon bupati) dan Sudirman Sapat (bakal calon wakil bupati).
Pasangan calon (Paslon) yang populer dengan tagline ‘Smile-Man’ ini diusung oleh koalisi partai paling gendut, yakni Nasdem 4 kursi, Gerindra (3), PKS (1), serta PSI (1).
2. H. Sugianto Tamoreka dan Hery Ludong ST. Tampil dengan tekad membara untuk merebut kursi pucuk pimpinan daerah, Paslon ini berhasil mendapat restu dari koalisi PDI Perjuangan (3) dan Demokrat (3).
3. H. Rusli Modady dan Serfi Kambey. Keduanya siap menjajal pentas Pilkada berkat dorongan koalisi permanen di Parlemen Trikora, yakni Golkar (3), PBB (1), serta Perindo (1).
4. Terakhir ada pasangan Yutdam Mudin dan Tamin Djopau. PKB (4) dan Hanura (1) adalah perahu politik yang siap memberikan tumpangan bagi keduanya mengarungi derasnya pusaran politik Pilkada.
Pesta politik tahun ini di Bangkep jelas berbeda dengan beberapa periode sebelumnya. Yah, salah satu faktornya adalah hadirnya para kontestan yang ‘katanya‘ bukan orang sembarang.
Kondisi itu bisa meningkatkan suhu politik di Bumi Peling. Kompetisinya bakal kompetitif.
Apalagi keempat poros ini juga digadang-gadang memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan politik.
Jika benar demikian, maka dikhawatirkan dapat memperlebar ruang gerak praktek money politic alias politik uang.
Namun agaknya praktek politik uang yang masif sudah menjadi label bagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukan tanpa alasan, persepsi ini sebagaimana data yang dirilis Bawaslu RI.
Mengutip dari berbagai sumber, Bawaslu RI merilis beberapa daerah paling rawan politik uang di Indonesia pada Agustus 2023 lalu.
Data itu berdasarkan hasil analisis Bawaslu tentang politik uang dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).
Dari 514 kabupaten/kota, lima kabupaten paling rawan yakni Jayawijaya di Papua, Banggai Laut dan Banggai Kepulauan di Sulteng, Sekadau di Kalbar dan Lampung Tengah di Lampung.
Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu memberikan lima rekomendasi untuk meminimalisir praktik politik uang.
Yakni, meningkatkan partisipasi publik berupa sosialisasi masif tentang bahaya dan kerugian politik uang, memperluas bentuk pencegahan modus politik uang, melakukan pendampingan optimal pada masyarakat, mengoptimalkan regulasi untuk menjerat praktik ini, serta meminta dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghilangkan praktik ini.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulteng Muh Rasyidi Bakry menyampaikan, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu terkait politik uang, Kabupaten Banggai Kepulauan berada di urutan ketiga nasional.
“Itulah salah satu alasan kenapa kita memutuskan untuk upaya-upaya pencegahan praktek politik uang di Kabupaten Banggai Kepulauan,” ujarnya.
Situasi tersebut tentunya menjadi pekerjaan berat bagi penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu serta lembaga penegak hukum terkait.
Jika lengah, maka rakyatlah yang akan keciprat rejeky nomplok berlipat dampak dari masifnya praktek politik uang dari para pemodal politik di Pilkada.
Sebelumnya, baik Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir dan Kapolres Bangkep AKBP Jimmy Marthin Simanjuntak telah mengimbau bahkan menegaskan kepada seluruh pihak untuk tidak memberi atau menerima politik uang.
Kendati demikian, tidak menjamin rakyat dan para pelaku politik tunduk pada aturan jika tanpa dibarengi pengawasan ketat dan penindakan tegas.
Semoga predikat sebagai daerah ketiga nasional paling ‘money politic‘ bisa terlepas dari Bangkep melalui hasil Pilkada yang jujur.***
