LUWUK, RADAR SULAWESI – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, memimpin rapat pembahasan rencana pembangunan Unit Kerja Keimigrasian serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Banggai Laut, Senin 24 Juni 2024.
Rapat ini diadakan sebagai bagian dari strategi Kemenkumham untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan hukum di wilayah tersebut.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kemenkumham Sulteng, termasuk Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, dan Kepala Divisi Imigrasi, Arief Hazairin Satoto. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa proyek pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana.
Dalam sambutannya, Hermansyah Siregar menegaskan bahwa pembangunan Unit Kerja Keimigrasian dan Lapas di Banggai Laut merupakan langkah penting dalam upaya memperluas dan Meningkatkan pelayanan Keimigrasian dan pemasyarakatan di Sulawesi Tengah.
Ricky Dwi Biantoro menjelaskan bahwa pembangunan Lapas di Banggai Laut sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah penahanan narapidana serta overkapasitas di Lapas-Lapas lain di Sulawesi Tengah.
“Pembangunan Lapas baru ini akan membantu mengurangi kepadatan yang saat ini menjadi tantangan besar. Kami berharap fasilitas ini akan menyediakan ruang yang memadai untuk pembinaan yang lebih baik bagi warga binaan,” ujarnya.
Arief Hazairin Satoto menambahkan bahwa Unit Kerja Keimigrasian di Banggai Laut akan memudahkan akses masyarakat setempat terhadap layanan keimigrasian.
“Selama ini, masyarakat di Banggai Laut harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan keimigrasian. Dengan adanya unit kerja baru ini, layanan akan lebih cepat dan efisien, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik,” kata Arief.
Rapat tersebut juga membahas berbagai aspek Regulasi,teknis dan operasional terkait pembangunan, termasuk pemilihan lokasi yang strategis, desain bangunan, anggaran, serta jadwal pelaksanaan .
Selain itu, Hermansyah Siregar menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Banggai Laut.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan Unit Kerja Keimigrasian dan Lapas di Banggai Laut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan pemasyarakatan di wilayah tersebut, sekaligus menjadi model bagi pembangunan fasilitas serupa di daerah lain.
Dengan adanya fasilitas baru ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mendukung upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan serta berbagai pelayanan keimigrasian di Banggai Laut. ***
