MORUT, RADAR SULAWESI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morowali Utara menggelar rapat paripurna yang membahas jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Wahyu Hidayat Sudirman.
Jawaban Bupati yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Morowali Utara, Musda Guntur, mencakup apresiasi dan tanggapan atas saran dari beberapa fraksi DPRD, termasuk Fraksi Golkar, Nasdem, Kebangkitan Bangsa, Nurani Rakyat, dan Merah Putih.
**Sorotan Fraksi dan Tanggapan Pemerintah**
Fraksi Golkar menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai 67,67% dari target. Pemerintah daerah menjelaskan bahwa penetapan target PAD didasarkan pada database potensi yang ada, namun kendala di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan banyaknya komplain, menghambat optimalisasi pemungutan pajak. Ke depan, Badan Pendapatan Daerah akan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.
Fraksi Nasdem juga menyoroti realisasi PAD yang tidak mencapai target serta belanja daerah yang hanya mencapai 92,18% dari target. Permasalahan air PDAM juga disorot, dengan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan kendala yang ada.
Fraksi Kebangkitan Bangsa mengkritisi realisasi belanja modal yang hanya mencapai 86,83%, dikarenakan beberapa pekerjaan fisik belum selesai. Pemerintah telah melakukan pemeriksaan dan akan memastikan penyelesaian sesuai peraturan.
Fraksi Nurani Rakyat menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Fraksi Merah Putih menyoroti pajak air tanah, dengan Bappeda telah merampungkan regulasi terkait dan akan fokus pada pendataan dan sosialisasi kepada wajib pajak.
**Komitmen Pemerintah**
Dalam jawaban yang disampaikan, pemerintah daerah berterima kasih kepada DPRD dan semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Jawaban ini akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut di tingkat selanjutnya, dengan komitmen untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. ***
