JAKARTA, RADAR SULAWESI – Kantor Imigrasi Banggai mengikuti kegiatan Diskusi Publik terkait Penggunaan dan Tata Kelola Senjata Api di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM dan Ditjen Imigrasi, Rabu 22 Mei 2024.
Kegiatan secara luring ini berlangsung dari tanggal 21 hingga 23 Mei 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran.
Kegiatan FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM, Jamaruli Manihuruk. Diskusi publik ini mengundang narasumber dari BAIS TNI, Baintelkam Polri, Ditjen Bea & Cukai, serta akademisi.
Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan diskusi publik ini adalah untuk melakukan pemetaan kepentingan dan pemangku kepentingan, serta meminta pendapat ahli, akademisi, dan praktisi.
Dengan berbagai perspektif dan paradigma yang diperoleh, diharapkan akan mendapatkan gambaran dan rekomendasi yang komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan dan tata kelola senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Bapak [Nama Kepala Kantor Imigrasi menyatakan bahwa partisipasi dalam FGD ini sangat penting bagi peningkatan pemahaman dan kemampuan petugas imigrasi dalam menangani dan mengelola senjata api.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif ini. Diskusi ini memberikan wawasan yang berharga dan relevan bagi kami, terutama dalam memastikan bahwa penggunaan senjata api dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja kami,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Hermansyah Siregar, juga memberikan pernyataan mengenai pentingnya kegiatan ini.
“FGD ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan tindakan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan senjata api. Kolaborasi antara imigrasi, kepolisian, dan lembaga lainnya sangat penting untuk memastikan keamanan nasional. Kami berharap hasil dari diskusi ini dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi keamanan di wilayah kerja masing-masing,” ungkap Hermansyah Siregar.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk kebijakan yang lebih efektif dan tepat guna dalam penggunaan dan tata kelola senjata api di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam bidang ini. ***
