SALAKAN, RADARSULAWESI – Upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam mengendalikan inflasi mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Apresiasi tersebut didapat Pemda Bangkep setelah menjadi salah satu daerah tercepat yang telah menerapkan langkah konkrit menekan angka inflasi.
Tercatat, Bangkep masuk dalam daftar 26 kabupaten/kota tercepat dari total 120 pemerintah daerah yang menjadi target dari pelaksanaan kebijakan ini.
Sejauh ini, Pemda Bangkep telah melaksanakan operasi pasar murah. Kegiatan ini adalah satu dari enam upaya konkrit pengendalian inflasi.
Pemda optimis, pasar murah menjadi langkah strategis demi menjaga stabilitas harga pangan yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi komitmen kami berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Bangkep Ihsan Basir belum lama ini.
Ihsan menjelaskan, enam upaya konkrit pengendalian inflasi dimaksud meliputi operasi pasar murah, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pasar dan distributor, kerjasama antar daerah, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal-hal terkait pelaksanaan upaya-upaya itulah yang menjadi topik pembahasan Pemda bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap pekan.
Menurut Bupati Ihsan, pemerintah harus bisa memahami dan memetakan komoditas-komoditas penyumbang inflasi.
Maka harus ada pemantauan pasokan dan harga bahan pangan secara rutin setiap harinya.
Tak berhenti di situ saja, langkah selanjutnya adalah mengintervensi operasi pasar melalui kerja sama Perum Bulog dan distributor lain di daerah.
Sehingga harga-harga prodak pangan yang dijual melalui pasar murah relatif lebih murah ketimbang di pasar tradisional.
“Beras misalnya, terjadi peningkatan harga beberapa bulan lalu, pemerintah kemudian memiliki solusi dengan memasifkan pemasaran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Bulog dengan harga Rp10.900 per kilogram, kualitasnya sama dengan beras premium,” kata Ihsan.
Upaya itu tak terlepas dari dukungan anggaran penanganan inflasi yang telah dialokasikan Pemda senilai Rp25,6 miliar pada APBD Bangkep tahun ini.
Diinformasikan, data Badan Pusat Statistik (BPD) mencatat, inflasi Kabupaten Bangkep berada diangka 3,34 persen sejak Januari hingga April 2024.
Angka ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan persentase daerah-daerah lain di Indonesia.***
