Penulis: Chaerul Salam, Peserta Advance Training (Latihan Kader 3) Badko HMI Sulawesi Tengah Tahun 2024
PALU, RADAR SULAWESI – Dalam upaya menegakkan hukum terkait lingkungan dan keselamatan kerja, kepolisian seharusnya bertindak tegas kepada perusahaan yang diduga melakukan pengrusakan lingkungan dan mengabaikan keselamatan kerja karyawan.
Banyak sekali kasus yang diduga melibatkan aparat kepolisian dalam pembiaran pengrusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan yang menimbulkan keprihatinan serius di kalangan masyarakat.
Sebagai lembaga penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan dan keberlanjutan lingkungan, dugaan ini menggugah pertanyaan tentang integritas dan profesionalisme aparat kepolisian.
Tak hanya kepolisian, instansi terkait juga harus melakukan serangkaian penyelidikan menyeluruh terhadap perusahaan yang beroperasi di sektor industri.
Perusahaan pertambangan seringkali menjadi pusat kontroversi terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Namun, ketika dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pembiaran tersebut muncul, hal ini dapat menyebabkan potensi konflik kepentingan dan pelanggaran etika yang mendalam.
Jika hasil penyelidikan menunjukkan ada perusahaan yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan kerja sebagaimana yang telah ditetapkan, maka harus ada tindakan tegas yang bisa memberikan efek jera bagi perusahaan yang melanggar.
Banyak sekali laporan dari masyarakat terkait aktivitas perusahaan yang merusak lingkungan sekitar dan mengabaikan standar keselamatan bagi para pekerja namun masih beroperasi hingga saat ini.
Tindakan pembiaran terhadap pengrusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan tidak hanya merugikan ekosistem lokal, tetapi juga mengancam kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut untuk kehidupan mereka. Ketidakpedulian terhadap standar keselamatan kerja pun akan berdampak pada gangguan kamtibmas.
Bahkan tak jarang ditemukan, perusahaan yang beroperasi tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tetapi juga tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam pembiaran pengrusakan lingkungan oleh perusahaan pertambangan. Langkah-langkah ini meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, peningkatan transparansi dalam investigasi, serta penguatan kerja sama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
Kepala kepolisian di daerah harus tegas dalam menjalankan penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan lingkungan dan keselamatan kerja.
Kepolisian seharusnya terus memberikan himbauan kepada seluruh perusahaan untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Hal itu dilakukan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan keselamatan kerja, yang merupakan prioritas utama dalam rangka menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
Tak hanya kepolisian, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan kepada otoritas yang berwenang. Dengan demikian, dapat dibangun sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan perlindungan lingkungan dan jaminan sosial bagi karyawan.
Jika ada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, kepolisian harus menangkap dan dihadapkan pada proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum seperti itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan lainnya untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dan keselamatan kerja dalam aktivitas operasional mereka.
Karena pembiaran pengrusakan lingkungan dan mengabaikan keselamatan kerja oleh perusahaan yang diduga melibatkan aparat kepolisian bukanlah masalah sepele. Ini adalah ujian bagi integritas sistem hukum untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. ***
