PALU, RADAR SULAWESI – Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai ikut ambil bagian pada Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Selasa 6 Februari 2023.
Kegiatan yang dilaksanakan di Best Western Palu, ini, dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Arief Hazairin Satoto.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai, Ramacesa ikut menghadiri kegiatan yang mengangkat tema “Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Antisipasi Kerawanan Menjelang Pemilihan Umum 2024” tersebut.
Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Baskoro, yang juga Ketua Panitia pada kegiatan itu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan orang asing, khususnya dalam mengantisipasi kerawanan dalam rangka pengamanan pemilu 2024.
Kepala Divisi Keimigrasian Arief Hazairin Satoto pada kesempatan itu menyampaikan harapan agar dapat terjalinnya koordinasi dan komunikasi antar instansi yang hadir khususnya dalam Rapat Timpora.
“Imigrasi sebagai leading sektor dalam pengawasan orang asing di Indonesia berkomitmen untuk menjaga NKRI, namun membutuhkan bantuan dari instansi pemerintah yang menjadi partner dalam melakukan pengawasan orang asing melalui kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.
Dalam rangka menghadapi pemilu, Arief mengajak pihak terkait untuk bersama-sama menjaga kedamaian pemilu khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.
“Diharapkan anggota timpora juga dapat menjaga netralitas sebagai ASN dalam perhelatan pemilu 2024,” ucapnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang dimoderatori oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Bapak Baskoro.
Adapun narasumber yakni Kepala Kesbangpol Provinsi Sulteng, Arfan, Kabag Ops Binda Sulteng, Khaerudin Saleh dan Kabid Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian Kanwil Sulteng, Eben Rifky Taufan.
Dalam pemaparannya, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulteng, Arfan memaparkan bahwa jumlah DPT Sulteng pada Pemilu 2024 yakni 2.236.703, terdiri dari 1.140.466 laki-laki dan 1.096.237 Perempuan. DPT ini tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulteng.
Adapun jumlah kursi yang diperebutkan pada Pileg kali ini 55 kursi DPR di 7 Dapil, serta 380 kursi DPRD di 51 Dapil.
Arfan menjelaskan, dalam rangka mencapai pemilu yang damai perlu identifikasi kerawanan pemilu. Adapun potensi kerawanan pemilu dapat dibagi menjadi empat tahapan pemilu, yaitu tahap kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara.
“Oleh karena itu perlunya partisipasi mulai dari penyelenggara (KPU), Lembaga pengawas (Bawaslu, DKPP), Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, Aparat Keamanan ( TNI, Polri, Satpol PP), Parpol, Parpol, Caleg, Media/Pers, serta masyarakat untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban demi terlaksananya pemilu yang aman, damai dan tentram,” paparnya.
Kabag Ops Binda Sulteng, Khaerudin Saleh dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia adalah aktor stategis dalam dunia global. Terkhusus di daerah Sulawesi Tengah dengan adanya hilirisasi SDA memungkinkan Indonesia mengambil peran sentral di sektor energi.
“Seperti diketahui bahwa pusat hilirisasi SDA salah satunya berada di Morowali sehingga semua pihak harus bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Adanya momen pemilihan umum 2024 ditakutkan menjadi celah bagi negara-negara yang memiliki kepentingan khususnya di bidang SDA yang dimiliki oleh Indonesia,” tandasnya.
Pemerintah lanjut dia, harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya intelijen asing yang masuk dan mencoba untuk memanfaatkan situasi pemilu 2024.
“Yang menjadi atensi adalah jurnalis asing, peneliti asing, dosen asing, mahasiswa asing, penyebar agama asing, dan orang asing lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Izin Tinggal dan Informasi Keimigrasian Kanwil Sulteng, Eben Rifky Taufan dalam paparannya menyampaikan tentang gambaran umum keimigrasian yang meliputi pengertian, keluar masuk Indonesia, dokumen perjalanan, Pengawasan Keimigrasian, tugas dan fungsi Timpora, serta data orang asing di wilayah Sulawesi Tengah.
Adapun potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu adanya Orang Asing yang namanya masuk kedalam DPT Pemilu, adanya oknum intelijen asing yang berkedok sebagai jurnalis asing.
“Sehingga diharapkan kepada seluruh anggota timpora untuk meningkatkan kewaspadaan demi tercapainya pemilu yang aman, damai dan tentram. Dengan diadakannya rapat Timpora diharapkan sebagai wadah bagi upaya pencegahan terhadap gangguan orang asing yang diduga menggangu stabilitas dan kondusifitas pada tahapan Pemilu tahun 2024,” jelasnya.
Adapun hasil diskusi panel tersebut pada Rakor Timpora tersebut yakni;
- Pentingnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing, terkait aktivitasnya di tengah masyarakat. Karena prinsip keberadaan orang asing di Indonesia hanya orang asing yang bermanfaat yang bisa tinggal di Indonesia.
- Dengan sudah adanya Timpora diharapkan akan semakin meningkatkan koordinasi antar instansi dan saling berbagi informasi terkait aktivitas orang asing yang ada di lingkungan sekitarnya.
- Agar semua pihak, bisa berperan aktif dalam melakukan pengawasan, sehingga apabila ada temuan terhadap orang asing yang melanggar aturan yang berlaku, bisa segera diambil tindakan secara hukum
- Untuk pengawasan tersebut imigrasi tidak bekerja sendiri. Tetapi dibantu oleh beberapa pihak terkait lainnya seperti TNI, Polri, intelijen, pemerintah daerah dan lainnya yang tergabung dalam anggota timpora.
- Timpora berkomitmen menjaga stabilitas dan kondusifitas menjelang Pemilu 2024 dari gangguan luar atau orang asing. ***
