SALAKAN, RADARSULAWESI – Kerja nyata Pemerintah daerah (Pemda) Banggai Kepulauan (Bangkep) di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Ihsan Basir dalam memenuhi kebutuhan dasar prioritas masyarakat terus bergulir.
Tak ingin berpuas diri atas keberhasilan merealisasikan listrik interkoneksi dengan operasi 24 jam se-Kabupaten Bangkep, kini Ihsan Basir masih harus menyibukkan diri mengejar harapannya untuk segera mengakhiri krisis air bersih di Kecamatan Bulagi dan sekitarnya.
Yah, fenomena memilukan itu telah dialami masyarakat Bulagi selama puluhan tahun terakhir.
Terkait hal itu, Ihsan Basir disebut-sebut merupakan sosok “paling cerewet” di daerah yang tak kenal lelah menyuarakan kondisi ironi masyarakat Bulagi kepada pemerintah provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) hingga ke pemerintah pusat.
Meski belum membuahkan hasil nyata, namun setidaknya upaya Ihsan Basir berhasil memantik reaksi pemerintah pusat, salah satunya DPR RI.
Ihsan Basir mengaku belum lama ini dirinya terlibat langsung dalam salah satu sesi pembahasan terkait infrastruktur di Komisi V DPR RI bersama sejumlah legislator Senayan dan Menteri PUPR serta jajarannya.
Beliau bahkan menyerahkan langsung dokumen usulan penanganan krisis air bersih Bulagi kepada para petinggi negara di forum tingkat tinggi itu.
“Saya mengikuti rapat dengan DPR pusat khusus membahas persoalan air di Bulagi,” ungkap Ihsan Basir di sela-sela sambutannya saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2025 dan Rembuk Stunting Tingkat Kecamatan Bulagi Tahun 2024 di Desa Lalandai, Rabu 31 Januari 2024.
Ihsan Basir menjelaskan, masalah air bersih Bulagi seyogyanya bisa dituntaskan. Namun, konsekuensinya akan menyerap anggaran “gendut” yakni mencapai Rp139 miliar.
Jika angka itu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkep, maka konsentrasi penganggaran hanya akan mengarah satu arah mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Artinya, penanganan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan lainnya akan terabaikan.
Itulah yang menjadi alasan sekaligus motivasi Pemda Bangkep untuk mencari alternatif solusi lain, yakni melobi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias anggaran pusat.
“Ampun-ampun kita di kabupaten kalau mau anggarkan itu, makanya kami bermohon ke pusat agar turun tangan membantu,” katanya.
Ihsan menegaskan, langkah lobi-lobi akan terus dilakukan. Sementara di kabupaten, pihaknya berupaya mengefisiensikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Sebab jika berkaca dari uji coba penanggulangan bencana belum lama ini di 10 titik, tepatnya di wilayah sumber mata air Alul dan sekitarnya menggunakan pompanisasi, hasilnya mampu menjangkau titik-titik tertentu terdampak krisis air.
“Berarti solusi untuk masalah ini salah satunya bisa disokong dengan optimalisasi menajemen PDAM. Ini bisa dibicarakan di sini (di daerah),” nilai Ihsan.
Olehnya menurut Ihsan, penataan menajemen air di Bangkep bisa diwujudkan. Maka diperlukanlah kerja sama dengan seluruh pihak terkait, termasuk DPRD untuk membicarakan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki dan dibenahi.
“Semoga kami bisa satu dengan DPRD untuk bersama-sama segera mengakhiri penderitaan saudara-saudara di Bulagi dan sekitarnya,” harap Ihsan.***
