SALAKAN, RADARSULAWESI – Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2024 terancam molor.
Pasalnya, sampai dengan pertengahan November 2023 eksekutif tak kunjung menggeser dokumen Ranperda APBD 2024 ke meja DPRD Bangkep.
Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan DPRD Bangkep Irwanto I T Bua mendesak Penjabat (Pj) Bupati Bangkep Ihsan Basir agar segera menyerahkan dokumen tersebut.
Sebab Irwanto khawatir, keterlambatan tahapan penetapan APBD justru akan melahirkan sanksi bagi pelaksana roda pemerintahan daerah, dalam hal ini bupati dan DPRD.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, tahapan akhir pengesahan APBD adalah satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Jika mengacu dari regulasi tersebut maka ambang batas waktu dimaksud adalah 30 November.
Memang, DPRD masih memiliki waktu sekitar 2 minggu lebih untuk melaksanakan tugasnya dengan catatan, eksekutif sudah harus menyerahkan dokumen.
“Ranperda APBD harus lebih awal diserahkan agar dapat dicermati dan dibahas secara bersama DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda,” tegasnya.
Sebab jika terlambat, gubernur atas nama pemerintah pusat dapat menolak APBD Bangkep disusul sejumlah sanksi seperti, pemotongan anggaran insentif daerah. Selanjutnya bupati dan DPRD tidak akan mendapat hak keuangan selama enam bulan.
“Tinggal dilihat nantinya apakah kesalahan keterlambatan ini ada di bupati atau DPRD. Salah satunya akan menerima sanski itu,” ungkap politisi yang akrab dipanggil Iwan Bua ini.
Dia juga menginformasikan, DPRD telah menyurat ke Pj Bupati Bangkep untuk mengingatkan masalah tahapan pembahasan dan penetapan Ranperda APBD 2024.***
