LUWUK, RADAR SULAWESI – DPRD Banggai mengakui jika penggunaan anggaran daerah atau APBD Kabupaten Banggai, saat ini sudah tak sehat lagi.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB, Hanura, dan Perindo DPRD Banggai Syafruddin Husain, saat hearing bersama aktifis mahasiswa dan sejumlah OPD Kabupaten Banggai, Senin 12 Juni 2023.
Sorotan tak sehatnya penggunaan ABPD Kabupaten Banggai, ketika gaji dan operasional ASN jauh lebih besar ketimbang anggaran untuk pembangunan fasilitas publik.
Diketahui, setiap tahun belanja modal pada APBD Kabupaten Banggai tak pernah menyentuh setengah triliun atau Rp500.000.000.000.
Hal ini disebabkan besarnya penggunaan APBD Banggai untuk gaji dan operasional Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sorotan borosnya penggunaan APBD oleh ASN memang bukan cerita baru.
Setiap tahun mendapat kritikan luas lantaran hak publik kian terdegradasi dari APBD Banggai.
Syafruddin Husain mengakui, APBD Banggai yang tak lagi sehat, harus diperbaiki.
“Bappeda dan keuangan (BPKAD) paling bertanggung jawab karena mereka yang mengelolah APBD kita,” tegas Syafrudin Husain.
Syafruddin Husain menyatakan, hal ini bukan sepenuhnya kesalahan pada kepala daerah. Sebab, yang menjalankan operasional pemerintahan adalah para ASN dan juga DPRD Banggai.
“Sudah lebih besar APBD kita untuk belanja aparatur dan sudah lebih sedikit belanja publik atau belanja modal,” katanya.
Catatan Sangalu.com, pada tahun 2021 belanja modal pada APBD Banggai hanya sebesar Rp228,284 miliar dari total APBD Rp2,013 triliun. Kemudian tahun 2022 belanja modal meningkat menjadi Rp412,194 miliar dari total APBD Rp2,5 triliun.
Hanya saja, pada tahun anggaran 2023 belanja modal pada APBD Banggai kembali turun menjadi Rp341,2 miliar dari total APBD Banggai sekitar Rp2,3 triliun. ***
