PALU, RADAR SULAWESI – Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka reses persidangan tahap IV bersama Tim Komisi III DPR RI bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng), Jumat 14 April 2023.
Dalam RDP yang diikuti Para Kepala Divisi, Pejabat Administrator dan Pengawas, Seluruh Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Keimigrasian se-Sulawesi Tengah, Kakanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir memastikan layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulteng berjalan lancar.
RDP yang juga diikuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulteng, Pengadilan Tinggi Sulteng, Pengadilan Tinggi Agama Sulteng, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulteng, ini, Kakanwil memaparkan berbagai persoalan, hambatan serta capaian kinerja yang telah diraih oleh jajarannya sejak tahun 2022 hingga 2023, yang dinilainya telah mengalami perubahan signifikan dan hasil yang baik.
“Kami semua berkomitmen penuh untuk memberikan layanan terbaik baik supremasi hukum dan pemajuan ham di Sulawesi Tengah, dari berbagai hambatan yang ada kami sangat bersyukur atas berkat Tuhan kami bisa meraih berbagai penghargaan baik pusat mau daerah,” jelasnya.
“Semoga hal tersebut terus meningkat seiring dengan RDP siang ini, kami sangat bersyukur atas kunjungan kerja bapak sekalian yang pastinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan,” sambung Kakanwil.
Ketua Tim Komisi III DPR RI, Safaruddin mengatakan, berbagai hambatan yang ditemui dalam pelayanan hukum, isu permasyarakatan serta keimigrasian dapat dibenahi dengan baik jika semua mampu serius dalam memperbaikinya.
“Hambatan pasti ada, akan tetapi baik itu persoalan pelayanan hukum, isu pemasyarakatan serta keimigrasian dapat dibenahi dengan baik jika semua mampu serius dalam memperbaikinya. Apa yang menjadi hambatan ini akan menjadi rekomendasi untuk kita bahas di unit pusat, semoga saja bisa segera kita benahi bersama,” ujar Safaruddin yang didampingi anggota Komisi III DPR RI lainnya, seperti Novri Ompusunggu, Irjen. Pol. (P). H. Safaruddin, I Wayan Sudirta, Benny Kabur Harma, Heru Widodo, serta Romo H.R Muhammad Sayafi’i.
Berbagai isu nasional, mulai dari peraturan perundang-undangan daerah, pemasyarakatan, hingga keimigrasian di bahas dalam RDP tersebut. ***
